Think Tank Untuk Demokrasi dan Perdamaian

Pada 14 Oktober 2005, lahir sebuah komitmen yang berdiri teguh di atas fondasi konstitusi dan kemanusiaan: SETARA Institute for Democracy and Peace. SETARA Institute lahir dari keprihatinan sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan pegiat demokrasi terhadap meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama, ras, dan gender di Indonesia.`

SETARA Institute menorehkan perannya dalam kerja riset dan advokasi melalui penerbitan Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang disusun secara berkala. Laporan ini menjadi salah satu rujukan nasional paling awal dan konsisten dalam mendokumentasikan serta mengungkap dinamika pelanggaran KBB di Indonesia, sekaligus memperkuat basis pengetahuan untuk mendorong perlindungan hak-hak konstitusional warga.

SETARA Institute secara periodik merilis laporan tahunan Indeks Kinerja HAM sebagai instrumen analisis terhadap kondisi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Disusun berdasarkan kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), laporan ini menghadirkan basis data yang komprehensif dan menjadi rujukan utama dalam memotret lanskap kinerja HAM di tanah air.

SETARA Institute menerbitkan Indeks Hak Konstitusional Warga: 10 Tahun Mahkamah Konstitusi & Amandemen UUD sebagai evaluasi atas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara. Laporan ini menilai capaian, sekaligus menyoroti tantangan akuntabilitas, integritas, dan efektivitas dalam penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Pada satu dekade sejak pendiriannya, SETARA Institute pertama kali meluncurkan Indeks Kota Toleran (IKT), sebagai instrumen pengukuran untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi di kota-kota Indonesia. Sejak pertama kali dipublikasikan, IKT diterbitkan secara berkala dan menjadi rujukan penting dalam menilai serta mendorong kinerja kota dalam membangun kehidupan yang inklusif dan toleran.

Pada 2017, SETARA Institute memberikan rekomendasi remediasi bagi korban kebakaran lahan kepada sejumlah perusahaan sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan hak dan akuntabilitas korporasi terhadap dampak pelanggaran yang ditimbulkan.

SETARA Institute menerbitkan Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017 sebagai evaluasi atas kualitas putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Laporan ini menyoroti tantangan dalam konsistensi putusan, praktik ultra petita dan ultra vires, serta isu integritas hakim, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan hak konstitusional warga.

SETARA Institute berkontribusi dalam penyusunan Human Rights Policy Commitments bagi perusahaan pertambangan di Aceh dan Sumatera Utara sebagai upaya mendorong praktik bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sejak 2020 hingga 2022, SETARA Institute mendampingi koperasi petani kelapa sawit di Riau dalam memperjuangkan pemulihan hak atas pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan BUMN, sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan dan akuntabilitas bagi komunitas terdampak.

Sejak 2020, Intervensi program SETARA Institute dalam mendorong mainstreaming inclusive governance memperluas keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kebijakan non-diskriminatif, mendorong pengembangan inisiatif daerah yang pro-toleransi dan keberagaman, serta membuka peluang kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif di masa depan.

SETARA Institute memusatkan perhatian pada kajian yang menelaah akar persoalan struktural, kultural, dan operasional di tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang berkontribusi pada keberulangan kasus dan krisis kepercayaan publik. Melalui Police Reform Initiative (PRI), SETARA mengembangkan riset dan forum diskusi dengan melibatkan pakar dari BRIN, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta unsur internal kepolisian.

Melalui wadah ini, SETARA mendorong pembahasan berbasis riset dan bukti empiris untuk memperkuat arah transformasi kelembagaan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan HAM, termasuk dalam isu tata kelola keamanan, relasi sipil-militer, dan desain kelembagaan yang lebih adaptif terhadap prinsip demokrasi serta kebutuhan masyarakat.

Indeks Kota Toleran (IKT) Kabupaten Muara Enim merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan SETARA Institute dalam upaya mengukur serta memperkuat praktik toleransi di tingkat lokal.

SETARA Institute merilis laporan Normative Innovation for the Advancement of Business and Human Rights in Indonesia yang memetakan kewajiban negara, tanggung jawab korporasi, akses pemulihan, serta praktik human rights due diligence pada perusahaan besar di Indonesia.

Pada tahun yang sama, SETARA juga memperkuat kerja kolaboratif melalui peningkatan kapasitas bersama BPOM RI dan SIGI terkait penerapan prinsip Bisnis dan HAM, sekaligus berkontribusi sebagai anggota National Taskforce on Business and Human Rights.
Serta merilis publikasi untuk ‘Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesian (2023)’.

Tahun 2024, SETARA Institute menerbitkan kajian riset strategis berjudul “Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2045”, yang memuat peta jalan transformasi kelembagaan kepolisian secara komprehensif dan aplikatif.

Dokumen ini kini semakin relevan menjadi acuan dan referensi penting bagi Polri, dalam meramu Reformasi Polri yang berorientasi pada demokratisasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

SETARA Institute aktif mendukung implementasi National Strategy on Business and Human Rights sesuai Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023. SETARA juga menerbitkan publikasi strategis yaitu Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EU CSDDD (2024).

Selain itu, SETARA berperan dalam penguatan kapasitas melalui pelatihan Human Rights Due Diligence bagi serikat pekerja, serta berkontribusi sebagai tim ahli Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan regulasi terkait penerapan uji tuntas HAM oleh korporasi.

Secara istimewa SETARA Institute menerima Pin Emas dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai apresiasi atas perannya yang aktif dalam penanggulangan terorisme melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Selain itu di tahun yang sama, SETARA juga dianugerahi penghargaan RAN PE dalam kategori Program Inovatif dan Berkelanjutan atas strategi advokasinya yang berhasil memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme kekerasan.

Memasuki dua dekade, SETARA Institute meneguhkan perannya sebagai lembaga riset dan advokasi melalui peluncuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) sebagai instrumen pertama yang mengukur kinerja dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia. Indeks ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan RPJMD.

Selanjutnya, SETARA memperkuat agenda Bisnis dan HAM melalui publikasi Business and Human Rights Outlook 2025 serta laporan capaian pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman intervensi bagi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan. Pada tahun yang sama, SETARA Institute menyelenggarakan Anugerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Mengusung tema “Perbaikan Berkelanjutan Korporasi dalam Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab sebagai Kunci Pembangunan Nasional”, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Inisiatif ini menegaskan peran SETARA dalam mendorong standar Bisnis dan HAM, sekaligus memperkuat insentif bagi korporasi untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan penghormatan HAM dalam praktik usahanya.

SETARA juga mendorong penguatan tata kelola sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab, berbasis HAM, dan berkelanjutan melalui studi Responsible Mining di sektor nikel di Sulawesi Tenggara, sekaligus membuka ruang dialog multipihak antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat terdampak.

Di tingkat lokal, kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika memperluas praktik pengukuran toleransi dan harmoni sosial sebagai dasar penguatan kebijakan inklusif.

Sementara itu, SETARA Institute berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Kota Toleran (KKT) sebagai tindak lanjut atas temuan Indeks Kota Toleran (IKT). Diselenggarakan di Kota Singkawang, forum ini menjadi ruang berbagi pemikiran para pemangku kepentingan daerah yang melibatkan kepala daerah, Kesbangpol, dan FKUB dalam mendorong penguatan praktik toleransi dan kebijakan inklusif di tingkat lokal.