Dampak Kerja Nyata SETARA

Fasilitasi dialog dan advokasi kebijakan membantu membuka kembali akses layanan publik dan ruang ibadah bagi komunitas terdampak.

Pembentukan koalisi masyarakat sipil lintas isu meningkatkan rasa aman dan solidaritas kelompok marjinal.

Pembentukan koalisi masyarakat sipil lintas isu meningkatkan rasa aman dan solidaritas kelompok marjinal.

Rekomendasi riset menjadi referensi dalam penyusunan regulasi yang lebih adil bagi kelompok rentan.

Kajian ini membantu memastikan bahwa standar HAM terintegrasi dalam perumusan regulasi dan kebijakan keamanan, termasuk dalam hal penggunaan kekuatan, penanganan konflik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki atau merancang mekanisme pengawasan terhadap institusi keamanan, baik melalui lembaga negara, parlemen, maupun mekanisme pengawasan sipil, sehingga regulasi yang ada mampu memastikan akuntabilitas institusi keamanan.

Temuan dan rekomendasi dari kajian reformasi sektor keamanan dapat menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan jaringan advokasi dalam memperjuangkan kebijakan keamanan yang lebih adil dan demokratis. Hal ini memperkuat ekosistem sosial yang aktif dalam mengawal tata kelola keamanan negara.

Kajian reformasi sektor keamanan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks keamanan, termasuk batas kewenangan aparat dan mekanisme pengaduan ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Literasi ini membuat masyarakat lebih sadar hak dan lebih mampu terlibat secara kritis dalam isu-isu keamanan publik.

Monitoring terhadap kebijakan terutama kebijakan yang diskriminatif oleh SETARA juga berkontribusi pada upaya peninjauan kembali berbagai regulasi yang tidak sesuai dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun nilai-nilai HAM.

Hadirnya SETARA melalui program-program di daerah tidak hanya meningkatkan ruang-ruang perjumpaan, namun juga menguatkan jaringan CSO yang ada di tingkat lokal untuk melakukan advokasi hak-hak konstitusional, terutama kelompok marjinal.

Intervensi yang dilakukan SETARA berkontribusi dalam mendorong perumusan kebijakan yang lebih partisipatif, terutama dengan melibatkan kelompok rentan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Strategic engagement yang dilakukan oleh SETARA dengan berbagai pemerintah daerah telah mendorong lahirnya beragam inisiatif program yang promotif pada pemajuan HAM.

Kerja advokasi mendorong tersedianya jalur penyelesaian yang lebih responsif, termasuk pengakuan dampak, perbaikan, kompensasi, atau bentuk remedy lain yang relevan dengan kebutuhan korban.

Kerja aktif SETARA Institute dalam promosi dan advokasi prinsip BHAM menjadi bagian penting dalam proses pengembangan diskursus dan regulasi BHAM pada level nasional dan daerah

Publikasi, diskusi, dan advokasi memperluas pemahaman bahwa penghormatan terhadap HAM adalah bagian dari tanggung jawab bisnis, bukan sekadar agenda filantropi.

HAM didorong menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan, setara dengan kepatuhan hukum dan target bisnis.

SETARA Institute memfasilitasi terjadinya rekonsiliasi antara seorang mantan narapidana terorisme di peristiwa Bom Suakarta 2016 dengan korban, pemerintah kota Surakarta, dan masyarakat secara luas.

SETARA Institute secara aktif melakukan strategic engagement dengan berbagai kementerian/lembaga negara diantaranya BNPT dan BPIP untuk penguatan ideologi kebangsaan sebagai bagian dari pencegahan ekstremisme.

SETARA Institute berkontribusi pada proses pembentukan regulasi nasional oleh BNPT dan regulasi di 13 daerah tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme

Melalui ruang-ruang perjumpaan yang dibangun oleh SETARA telah berkontribusi pada terciptanya reintegrasi sosial dengan antara mantan jaringan terorisme yang telah kembali pada NKRI dengan masyarakat maupun pemerintah.